Modal koperasi berasal dari 5 macam yaitu :
1. simpanan wajib :jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan anggota koperasi dalam jangka waktu tertentu ,misalkan satu bulan sekali .
2. simpanan sukarela : simpanan yang diberikan oleh anggota koperasi secara sukarela .
3. simpanan pokok : simpanan yang wajib di bayarkan oleh anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota koperasi.
4. dana cadangan : sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU
5. hibah : sejumlah uang atau barang yang dapat diuangkan yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah
sumber : google.com
Jumat, 13 Januari 2012
KOPERASI SEBAGAI SOKOGURU EKONOMI
Pembangunan Koperasi Indonesia
Keberadaan koperasi di Indonesia hingga saat ini masih
ditanggapai dengan pola pikir yang sangat beragam. Hal seperti itu
wajar saja. Sebab, sebagai seperangkat sistem kelembagaan yang
menjadi landasan perekonomian kita, koperasi akan selalu
berkembang dinamis mengikuti berbagai perubahan lingkungan.
Dinamika itulah yang mengundang lahirnya beraneka pola pikir
tersebut. Gejala seperti itu justru sangat posisitf bagi proses
pendewasaan koperasi.
Jika kita kembali pada definisi yang ada, koperasi Indonesia
telah diberi devinisi sebagai bentuk lembaga ekonomi yang
berwatak sosial. Dalam lingkup pengertian seperti itu, banyak pihak
yang menafsirkan koperasi Indonesia semata-mata hanya sebagai
suatu lembaga dalam arti yang sempit, yaitu organisasi atau badan
hukum yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan tujuan
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Padahal menurut pasal 33 UUD 1945, koperasi ditetapkan
sebagai bangun usaha yang sesuai dalam tata ekonomi kita
berlandaskan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu seyogyanya
koperasi perlu dipahami secara lebih luas yaitu sebagai suatu
kelembagaan yang mengatur tata ekonomi kita berlandaskan jiwa
dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Jiwa dan semangat
kebersamaan serta kekeluargaan itulah yang perlu ditempatkan
sebagai titik sentral dalam memahami pasal 33 UUD 1945 beserta
penjelasannya secara lebih luas dan mendasar.
Dengan pemahaman demikian, jelaslah bahwa dalam
demokrasi ekonomi jiwa dan semangat kebersamaan dan
kekeluargaan juga harus dikembangkan dalam wadah pelaku
ekonomi lain, seperti BUMN dan swasta, sehingga ketiga wadah
pelaku ekonomi tersebut dijamin keberadaannya dan memiliki hak
hidup yang sama di negeri ini.
Selanjutnya timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya upaya
kita menterjemahkan pengertian koperasi ke dalam konsep
sokoguru perekonomian kita? Jawaban sementara dapat
diketengahkan sebagai berikut, “jika kita ingin membangun
pengertian dalam lingkup konsep sokoguru perekonomian nasional
kita, maka intinya adalah bagaimana mengupayakan agar jiwa dan
semangat kebersamaan dan kekeluargaan tersebut secara substantif
barada dan mewarnai kehidupan dari ketiga wadah pelaku
ekonomi.”
Jadi membangun sokoguru perekonomian nasional berarti
membangun badan usaha koperasi yang tangguh, menumbuhkan
badan usaha swasta yang kuat dan mengembangkan BUMN yang
mantap secara simultan dan terpadu dengan bertumpu pada Trilogi
Pembangunan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat banyak. Karena pemahaman dan pemikiran terhadap
koperasi dalam arti yang luas dan mendasar seperti dimaksudkan
63
dalam pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, memang sangat
diperlukan. Apalagi, dalam menghadapi berbagai perubahan dan
tantangan pembangunan kita di masa yang akan datang.
Seperti telah kita sadari bersama bahwa dalam era tinggal
landas nanti, untuk mewujudkan perekonomian yang berlandaskan
Trilogi Pembangunan setidak-tidaknya terdapat tiga tantangan
besar yang perlu diantisipasi oleh ketiga wadah pelaku ekonomi,
yaitu;
1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam situasi proses
globalisasi ekonomi yang makin meluas.
2. Mempercepat pemerataan yang makin mendesak mengingat
36,2 juta rakyat masih berada di bawah garis kemiskinan.
3. Memelihara kesinambungan kegiatan pembangunan yang
stabil dan dinamis dalam rangka mengantisipasi kemungkinan
adanya berbagai kendala yang menghambat upaya kita
menjawab kedua tantangan di atas.
Untuk menjawab dengan tepat tantangan tersebut di atas,
diperlukan komitmen dan tanggungjawab yang besar dari ketiga
wadah pelaku ekonomi tersebut. Kongkritnya adalah peningkatan
dan pematangan integrasi ketiga wadah pelaku ekonomi, yang
dilandaskan atas jiwa dan semangat kekeluargaan dan
kebersamaan. Proses integrasi tersebut adalah proses hubungan
keterkaitan integratif yang telah dan sedang dilaksanakan untuk
mengembangkan ketiga wadah pelaku ekonomi tersebut sesuai
dengan fungsinya masing-masing. Peningkatan dan pemantapan
proses integrasi tersebut mutlak harus dilaksanakan untuk
menjawab tantangan pembangunan di masa yang akan datang.
sumber: google.com
Keberadaan koperasi di Indonesia hingga saat ini masih
ditanggapai dengan pola pikir yang sangat beragam. Hal seperti itu
wajar saja. Sebab, sebagai seperangkat sistem kelembagaan yang
menjadi landasan perekonomian kita, koperasi akan selalu
berkembang dinamis mengikuti berbagai perubahan lingkungan.
Dinamika itulah yang mengundang lahirnya beraneka pola pikir
tersebut. Gejala seperti itu justru sangat posisitf bagi proses
pendewasaan koperasi.
Jika kita kembali pada definisi yang ada, koperasi Indonesia
telah diberi devinisi sebagai bentuk lembaga ekonomi yang
berwatak sosial. Dalam lingkup pengertian seperti itu, banyak pihak
yang menafsirkan koperasi Indonesia semata-mata hanya sebagai
suatu lembaga dalam arti yang sempit, yaitu organisasi atau badan
hukum yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan tujuan
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Padahal menurut pasal 33 UUD 1945, koperasi ditetapkan
sebagai bangun usaha yang sesuai dalam tata ekonomi kita
berlandaskan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu seyogyanya
koperasi perlu dipahami secara lebih luas yaitu sebagai suatu
kelembagaan yang mengatur tata ekonomi kita berlandaskan jiwa
dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Jiwa dan semangat
kebersamaan serta kekeluargaan itulah yang perlu ditempatkan
sebagai titik sentral dalam memahami pasal 33 UUD 1945 beserta
penjelasannya secara lebih luas dan mendasar.
Dengan pemahaman demikian, jelaslah bahwa dalam
demokrasi ekonomi jiwa dan semangat kebersamaan dan
kekeluargaan juga harus dikembangkan dalam wadah pelaku
ekonomi lain, seperti BUMN dan swasta, sehingga ketiga wadah
pelaku ekonomi tersebut dijamin keberadaannya dan memiliki hak
hidup yang sama di negeri ini.
Selanjutnya timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya upaya
kita menterjemahkan pengertian koperasi ke dalam konsep
sokoguru perekonomian kita? Jawaban sementara dapat
diketengahkan sebagai berikut, “jika kita ingin membangun
pengertian dalam lingkup konsep sokoguru perekonomian nasional
kita, maka intinya adalah bagaimana mengupayakan agar jiwa dan
semangat kebersamaan dan kekeluargaan tersebut secara substantif
barada dan mewarnai kehidupan dari ketiga wadah pelaku
ekonomi.”
Jadi membangun sokoguru perekonomian nasional berarti
membangun badan usaha koperasi yang tangguh, menumbuhkan
badan usaha swasta yang kuat dan mengembangkan BUMN yang
mantap secara simultan dan terpadu dengan bertumpu pada Trilogi
Pembangunan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat banyak. Karena pemahaman dan pemikiran terhadap
koperasi dalam arti yang luas dan mendasar seperti dimaksudkan
63
dalam pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, memang sangat
diperlukan. Apalagi, dalam menghadapi berbagai perubahan dan
tantangan pembangunan kita di masa yang akan datang.
Seperti telah kita sadari bersama bahwa dalam era tinggal
landas nanti, untuk mewujudkan perekonomian yang berlandaskan
Trilogi Pembangunan setidak-tidaknya terdapat tiga tantangan
besar yang perlu diantisipasi oleh ketiga wadah pelaku ekonomi,
yaitu;
1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam situasi proses
globalisasi ekonomi yang makin meluas.
2. Mempercepat pemerataan yang makin mendesak mengingat
36,2 juta rakyat masih berada di bawah garis kemiskinan.
3. Memelihara kesinambungan kegiatan pembangunan yang
stabil dan dinamis dalam rangka mengantisipasi kemungkinan
adanya berbagai kendala yang menghambat upaya kita
menjawab kedua tantangan di atas.
Untuk menjawab dengan tepat tantangan tersebut di atas,
diperlukan komitmen dan tanggungjawab yang besar dari ketiga
wadah pelaku ekonomi tersebut. Kongkritnya adalah peningkatan
dan pematangan integrasi ketiga wadah pelaku ekonomi, yang
dilandaskan atas jiwa dan semangat kekeluargaan dan
kebersamaan. Proses integrasi tersebut adalah proses hubungan
keterkaitan integratif yang telah dan sedang dilaksanakan untuk
mengembangkan ketiga wadah pelaku ekonomi tersebut sesuai
dengan fungsinya masing-masing. Peningkatan dan pemantapan
proses integrasi tersebut mutlak harus dilaksanakan untuk
menjawab tantangan pembangunan di masa yang akan datang.
sumber: google.com
Minggu, 15 Mei 2011
awal tahun2011 pengangguran masih 9,25 juta
Problem pengangguran terbuka di Indonesia masih belum bisa di atasi oleh pemerintah. Sepanjang 2009-2010, Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi (Kemenakertrans) hanya mampu menurunkan 1,5 persen dari total pengangguran tahun. Memasuki 2011 pengangguran terbuka sekarang ada pada angka 9,25 juta. Program baru pun di sususn Kemenakertrans yakni bekerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo ) dalam menyebarkan informasi lowongan kerja
“Target barunya hingga 2014 pengangguran akan di tekan sekitar tujuh persen hingga tiga persen “ Kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Permasalahan baru yang di hadapi Kemenakertrans , tenaga kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang 50 persen lebih hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Selain itu jenis kelulusan calon tenaga kerja tidak sesuai dengan peluang yang tersedia.
Muhaimin mengatakan, pihak kini menggandeng jaringan social masyarakat melalui lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mulai 2011, informasi lowongan kerja akan di sebar secara lebih luas dengan memanfaatkan televise dan lembaga pendidikan. Anda tiga kelompok yang terlibat dalam penyebaran informasi tenaga kerja yakni dunia industry, dunia pendidikan dan pemerintah sebagai fasilitator.
“masyarakat harus mendapat informasi pekerjaan dengan baik. Masyarakat juga harus proaktif sejak dini untuk sering mengakses komunikasi dengan dinas tenaga kerja setempat ? jelasnya.
Penelitian terbaru menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Terutama jika di ukur dari tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal itu terlihat di Tanah air, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi kurang berkolerasi dengan penurunan angka pengagguran dan kemiskinan.
Efektifitas penggunaan anggaran kemiskinan juga layak di pertanyakan karena tidak mampu mengatasi pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran secara signifikan. Pada tahu 2009 dana yang di gelontarkan sebesar RP 71 triliun untuk mengurangi 1,51 juta jiwa penduduk miskin dari awalnya 32,53 juta (2009) menjadi 31,02 juta (2010). Artinya untuk mengetaskan satu orang miskin selama 2009 dibutuhkan dana Rp 47 juta dan kerap di nilai tidak rasional.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, wijaya Adi mengatakan, pemerintah lazim memakai data penganggguran terbuka untuk mengukur relasi pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Padahal data tersebut tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan riil masyarakat,karena faktanya pekerja berpenghasilan minim dan pekeja dengan jam kerja di bawah standar tidak dikategorikan pengangguran.
“Karena itu LIPI menggunakan istilah setengah pengagguran bagi mereka yang kerjanya kurang dari 35 jam seminggu untuk lebih menggambarkan kesejahteraan,” kata dia
LIPI mencatat, tingkat warga yang termasuk dalam kategori setengah pengagguran terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari 29,64 juta orang pada 2005 menjadi 32,8 juta pada 2010. Diperkirakan pada tahun 2011,jumlah warga dengan kategori setengah pengangguran diproyeksikan meningkat menjadi 34,32 juta orang
Sumber : http://jarno.web.id
“Target barunya hingga 2014 pengangguran akan di tekan sekitar tujuh persen hingga tiga persen “ Kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Permasalahan baru yang di hadapi Kemenakertrans , tenaga kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang 50 persen lebih hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Selain itu jenis kelulusan calon tenaga kerja tidak sesuai dengan peluang yang tersedia.
Muhaimin mengatakan, pihak kini menggandeng jaringan social masyarakat melalui lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mulai 2011, informasi lowongan kerja akan di sebar secara lebih luas dengan memanfaatkan televise dan lembaga pendidikan. Anda tiga kelompok yang terlibat dalam penyebaran informasi tenaga kerja yakni dunia industry, dunia pendidikan dan pemerintah sebagai fasilitator.
“masyarakat harus mendapat informasi pekerjaan dengan baik. Masyarakat juga harus proaktif sejak dini untuk sering mengakses komunikasi dengan dinas tenaga kerja setempat ? jelasnya.
Penelitian terbaru menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Terutama jika di ukur dari tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal itu terlihat di Tanah air, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi kurang berkolerasi dengan penurunan angka pengagguran dan kemiskinan.
Efektifitas penggunaan anggaran kemiskinan juga layak di pertanyakan karena tidak mampu mengatasi pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran secara signifikan. Pada tahu 2009 dana yang di gelontarkan sebesar RP 71 triliun untuk mengurangi 1,51 juta jiwa penduduk miskin dari awalnya 32,53 juta (2009) menjadi 31,02 juta (2010). Artinya untuk mengetaskan satu orang miskin selama 2009 dibutuhkan dana Rp 47 juta dan kerap di nilai tidak rasional.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, wijaya Adi mengatakan, pemerintah lazim memakai data penganggguran terbuka untuk mengukur relasi pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Padahal data tersebut tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan riil masyarakat,karena faktanya pekerja berpenghasilan minim dan pekeja dengan jam kerja di bawah standar tidak dikategorikan pengangguran.
“Karena itu LIPI menggunakan istilah setengah pengagguran bagi mereka yang kerjanya kurang dari 35 jam seminggu untuk lebih menggambarkan kesejahteraan,” kata dia
LIPI mencatat, tingkat warga yang termasuk dalam kategori setengah pengagguran terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari 29,64 juta orang pada 2005 menjadi 32,8 juta pada 2010. Diperkirakan pada tahun 2011,jumlah warga dengan kategori setengah pengangguran diproyeksikan meningkat menjadi 34,32 juta orang
Sumber : http://jarno.web.id
Sabtu, 14 Mei 2011
RI bakal dapat investasi 169,5 triliun
Indonesia diperkirakan bakal mendatangkan dana tambahan investasi sekitar Rp 169,5 triliun saat masuk ke dalam era broadband ekonomi.
Hal ini dikemukakan Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Telematika Eddy Satrio, Kamis (12/5/2011) di Hotel Borobudur, Jakarta.
"Masuknya Indonesia ke era broadband ekonomi diperkirakan akan mendatangkan tambahan investasi ke dalam perekonomian nasional sebesar Rp 96 triliun sampai dengan Rp169,5 triliun, tergantung dari mekanisme pembangunan yang dipilih," kata Eddy dalam seminar "Broadband sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan".
Bukan itu saja, sumber dana akan disalurkan dari dana APBN sebesar 8 persen dari total investasi. Sementara 92 persen lainnya dari dana swasta atau PPP.
Eddy juga menyinggung mengenai manfaat ekonomi dari broadband dalam tiga golongan ekonomi dari broadband.
Pertama, pemberdayaan ekonomi. Untuk ini, National Broadband Plan menjadi katalisator esensial tercapainya sasaran ekonomi makro seperti yang ditargetkan dalam kerangka ekonomi.
Kedua, potensial tambahan terhadap ekonomi. National Broadband Plan berpotensi mendatangkan investasi tambahan untuk ekonomi nasional.
Dia menjelaskan, hingga 2014, potensinya bisa diperkirakan mencapai Rp 450 triliun dari target PDB nominal Rp 10,854 triliun.
Ketiga, peningkatan digital inclusion dan pengembangan aspek sosial budaya. Broadband akan berperan besar dalam transformasi sosial dan budaya masyarakat. (Srihandriatmo Malau)
Sumber : kompas.com
Hal ini dikemukakan Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Telematika Eddy Satrio, Kamis (12/5/2011) di Hotel Borobudur, Jakarta.
"Masuknya Indonesia ke era broadband ekonomi diperkirakan akan mendatangkan tambahan investasi ke dalam perekonomian nasional sebesar Rp 96 triliun sampai dengan Rp169,5 triliun, tergantung dari mekanisme pembangunan yang dipilih," kata Eddy dalam seminar "Broadband sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan".
Bukan itu saja, sumber dana akan disalurkan dari dana APBN sebesar 8 persen dari total investasi. Sementara 92 persen lainnya dari dana swasta atau PPP.
Eddy juga menyinggung mengenai manfaat ekonomi dari broadband dalam tiga golongan ekonomi dari broadband.
Pertama, pemberdayaan ekonomi. Untuk ini, National Broadband Plan menjadi katalisator esensial tercapainya sasaran ekonomi makro seperti yang ditargetkan dalam kerangka ekonomi.
Kedua, potensial tambahan terhadap ekonomi. National Broadband Plan berpotensi mendatangkan investasi tambahan untuk ekonomi nasional.
Dia menjelaskan, hingga 2014, potensinya bisa diperkirakan mencapai Rp 450 triliun dari target PDB nominal Rp 10,854 triliun.
Ketiga, peningkatan digital inclusion dan pengembangan aspek sosial budaya. Broadband akan berperan besar dalam transformasi sosial dan budaya masyarakat. (Srihandriatmo Malau)
Sumber : kompas.com
Rabu, 11 Mei 2011
Aset Negara Rp 225 Triliun Telantar
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bahwa aset negara di sektor minyak dan gas tidak jelas pengelolaannya. Padahal, nilai aset telantar itu, menurut taksiran KPK, sekitar Rp 225 triliun.
Barang milik negara itu berupa bangunan, tanah, rig, kapal laut, helikopter, serta mobil. "Adanya di mana sekarang, jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, nilainya berapa, enggak ada yang tahu, padahal punya negara," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, akhir pekan ini.
KPK sudah menyampaikan kajiannya kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas dan BP Migas sejak tahun 2008. Selanjutnya, Haryono mengatakan, pemerintah mesti segera mendata aset-aset negara itu. Sebab, potensi terjadinya penyelewengan keuangan negara sangat besar. Sayang, menurut dia, hingga kini proses pendataan itu belum juga ada hasilnya.
Haryono menduga, pemerintah mengalami kendala lantaran tidak punya data. "Waktu ditangani Pertamina komplet, begitu diserahkan ke BP Migas hilang, siapa yang bertanggung jawab di sini enggak ada," katanya.
Haryono mengatakan, aset-aset itu seharusnya masuk ke laporan keuangan pemerintah berapa pun nilainya, termasuk jika memang telah terjadi penyusutan. Karena itu, KPK melaporkan masalah ini langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (6/5/2011).
Menurut Haryono, Presiden SBY telah memerintahkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto bersama KPK mengatasi masalah aset negara ini.
Dipo Alam akan mengusulkan adanya rapat terbatas untuk membahas laporan KPK itu. Pertemuan tersebut juga akan mengundang Direktorat Jenderal Migas dan BP Migas. "Kami ingin dapatkan masukan sesuai dengan yang dilaporkan," kata Dipo. (Hans Henricus/Kontan)
Sumber : kompas.com
Barang milik negara itu berupa bangunan, tanah, rig, kapal laut, helikopter, serta mobil. "Adanya di mana sekarang, jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, nilainya berapa, enggak ada yang tahu, padahal punya negara," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, akhir pekan ini.
KPK sudah menyampaikan kajiannya kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas dan BP Migas sejak tahun 2008. Selanjutnya, Haryono mengatakan, pemerintah mesti segera mendata aset-aset negara itu. Sebab, potensi terjadinya penyelewengan keuangan negara sangat besar. Sayang, menurut dia, hingga kini proses pendataan itu belum juga ada hasilnya.
Haryono menduga, pemerintah mengalami kendala lantaran tidak punya data. "Waktu ditangani Pertamina komplet, begitu diserahkan ke BP Migas hilang, siapa yang bertanggung jawab di sini enggak ada," katanya.
Haryono mengatakan, aset-aset itu seharusnya masuk ke laporan keuangan pemerintah berapa pun nilainya, termasuk jika memang telah terjadi penyusutan. Karena itu, KPK melaporkan masalah ini langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (6/5/2011).
Menurut Haryono, Presiden SBY telah memerintahkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto bersama KPK mengatasi masalah aset negara ini.
Dipo Alam akan mengusulkan adanya rapat terbatas untuk membahas laporan KPK itu. Pertemuan tersebut juga akan mengundang Direktorat Jenderal Migas dan BP Migas. "Kami ingin dapatkan masukan sesuai dengan yang dilaporkan," kata Dipo. (Hans Henricus/Kontan)
Sumber : kompas.com
Masuk The Global 2000
Prestasi perusahaan Indonesia makin diakui dunia. The global 2000 versi majalah Forbest Asia menyebutkan terdapat 11 perusahaan besar asal Indonesia yang masuk dalam jajaran kelas dunia. Enam di antaranya perusahaan pelat merah (BUMN). Selain berkinerja keuangan baik, perusahaan-perusahaan ini memiliki aset besar .
Peringkat Dan Pendapatan Perusahaan
Perusahaan Peringkat Pendapatan
(juta dolar AS)
Bank Mandiri 652 4.506
Telkom 673 6.847
BRI 692 4.078
BCA 755 2.885
BNI 1.296 2.472
PGN 1.325 1.911
Bank Danamon 1.515 2.041
Adaro Energy 1.527 2.855
Gudang Garam 1.573 3.495
Matahari Putra Prima 1.913 948
Semen Gresik 1.939 1.525
Sumber : Republika
Peringkat Dan Pendapatan Perusahaan
Perusahaan Peringkat Pendapatan
(juta dolar AS)
Bank Mandiri 652 4.506
Telkom 673 6.847
BRI 692 4.078
BCA 755 2.885
BNI 1.296 2.472
PGN 1.325 1.911
Bank Danamon 1.515 2.041
Adaro Energy 1.527 2.855
Gudang Garam 1.573 3.495
Matahari Putra Prima 1.913 948
Semen Gresik 1.939 1.525
Sumber : Republika
Opsi Kenaikan Harga BBM
Pemerintah dan DPR dijadwalkan membicarakan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar menyusul kenaikan harga minyak mentah dunia pada akhir Mei 2011.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Senin (9/5/2011) mengatakan, pihaknya terus memantau harga minyak mentah dunia setiap dua hari sekali. "Namun, sampai saat ini, kami belum ada opsi kenaikan harga BBM," katanya.
Sejumlah kalangan meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM bersubsidi menyusul harga minyak mentah dunia yang terus berada di kisaran 100 dollar AS per barrel. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha meminta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar sebesar Rp 500 per liter. "Sembari mensosialisasikan dan mempersiapkan infrastruktur program pengendalian yang memang butuh waktu, pemerintah sudah selayaknya menaikkan harga BBM Rp 500 per liter," katanya. Menurut dia, kenaikan harga BBM akan menekan pembengkakan anggaran negara akibat melambungnya harga minyak dunia. "Setiap kenaikan ICP sebesar satu dollar per barel, akan meningkatkan defisit Rp 500 miliar. Ini akan menggerogoti APBN," ujarnya.
Evita mengatakan, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) selama satu tahun terakhir atau periode Mei 2010-April 2011 sudah mencapai 90 dollar AS per barrel. "Tapi, beberapa hari terakhir, ICP sempat turun jauh," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya secara internal tengah membahas intensif perubahan ICP dalam APBN Perubahan 2011.
Sesuai UU tentang APBN 2011, pemerintah dibolehkan menaikkan harga BBM bersubsidi jika rata-rata ICP selama setahun lebih tinggi 10 persen dibandingkan asumsi 80 dollar AS per barrel atau 88 dollar AS per barrel.
Berdasarkan catatan Tim Harga BBM Kementerian ESDM, harga rata-rata ICP selama setahun yakni periode Mei 2010 hingga April 2011 telah mencapai 89,52 dollar per barrel.
Dengan rincian pada Mei 2010 ICP tercatat 77,02 dollar per barrel, Juni 75,27 dollar, Juli 73,75 dollar, Agustus 75,97 dollar, September 76,76 dollar dan Oktober 82,26 dollar.
Selanjutnya November 2010 sebesar 85,07 dollar per barrel, Desember 91,37 dollar, Januari 2011 97,09 dollar, Februari 103,31 dollar, Maret 113,07 dollar dan April 123,36 dollar per barrel.
Sumber : kompas.com
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Senin (9/5/2011) mengatakan, pihaknya terus memantau harga minyak mentah dunia setiap dua hari sekali. "Namun, sampai saat ini, kami belum ada opsi kenaikan harga BBM," katanya.
Sejumlah kalangan meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM bersubsidi menyusul harga minyak mentah dunia yang terus berada di kisaran 100 dollar AS per barrel. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha meminta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar sebesar Rp 500 per liter. "Sembari mensosialisasikan dan mempersiapkan infrastruktur program pengendalian yang memang butuh waktu, pemerintah sudah selayaknya menaikkan harga BBM Rp 500 per liter," katanya. Menurut dia, kenaikan harga BBM akan menekan pembengkakan anggaran negara akibat melambungnya harga minyak dunia. "Setiap kenaikan ICP sebesar satu dollar per barel, akan meningkatkan defisit Rp 500 miliar. Ini akan menggerogoti APBN," ujarnya.
Evita mengatakan, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) selama satu tahun terakhir atau periode Mei 2010-April 2011 sudah mencapai 90 dollar AS per barrel. "Tapi, beberapa hari terakhir, ICP sempat turun jauh," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya secara internal tengah membahas intensif perubahan ICP dalam APBN Perubahan 2011.
Sesuai UU tentang APBN 2011, pemerintah dibolehkan menaikkan harga BBM bersubsidi jika rata-rata ICP selama setahun lebih tinggi 10 persen dibandingkan asumsi 80 dollar AS per barrel atau 88 dollar AS per barrel.
Berdasarkan catatan Tim Harga BBM Kementerian ESDM, harga rata-rata ICP selama setahun yakni periode Mei 2010 hingga April 2011 telah mencapai 89,52 dollar per barrel.
Dengan rincian pada Mei 2010 ICP tercatat 77,02 dollar per barrel, Juni 75,27 dollar, Juli 73,75 dollar, Agustus 75,97 dollar, September 76,76 dollar dan Oktober 82,26 dollar.
Selanjutnya November 2010 sebesar 85,07 dollar per barrel, Desember 91,37 dollar, Januari 2011 97,09 dollar, Februari 103,31 dollar, Maret 113,07 dollar dan April 123,36 dollar per barrel.
Sumber : kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)